Kemdikbud Akan Tempuh Jalur Aturan Jikalau Pemda Tidak Salurkan Sumbangan Guru
Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah tempat untuk segera menyalurkan dukungan profesi guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) triwulan I tahun 2014 dan kurang bayar tahun 2010-2013.
Ia menegaskan, jikalau ada pemerintah tempat yang tidak mencairkan dukungan guru, sementara semua elemen pencairan dukungan telah terpenuhi, Kemdikbud akan menempuh jalur hukum.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah tempat untuk segera menyalurkan dukungan profesi guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) triwulan I tahun 2014 dan kurang bayar tahun 2010-2013.
Ia menegaskan, jikalau ada pemerintah tempat yang tidak mencairkan dukungan guru, sementara semua elemen pencairan dukungan telah terpenuhi, Kemdikbud akan menempuh jalur hukum.
“Kami tidak akan segan-segan melaporkannya ke pegawapemerintah penegak hukum,” tegas Mendikbud ketika jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, (25/04/2014).
Ia mengatakan, dana untuk membayar TPG sudah ada di kas daerah. Payung aturan untuk mencairkannya juga sudah ada, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2014 tanggal 3 April 2014 wacana Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. Selain itu, nama-nama guru yang berhak mendapatkan TPG juga sudah dikeluarkan Kemdikbud melalui SK TPG PNSD tahun 2014 dan SK Kurang Bayar TPG PNSD tahun 2010-2013.
“Satu-satunya jalan ya wilayah aturan kalau tidak ada niatan baik (menyalurkan). Kalau tidak disalurkan, akan jadi temuan,” ujar Mendikbud.
Dalam suratnya, Mendikbud meminta pemerintah tempat menyalurkan TPG tersebut paling lambat tanggal 30 April 2014. Surat edaran Mendikbud mengenai pembayaran TPG dikirim tertanggal 24 April 2014 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan bupati serta walikota di seluruh Indonesia.
Alasan pengiriman surat hanya kepada Gubernur DKI Jakarta, tidak kepada seluruh gubernur di Indonesia yakni alasannya yakni untuk provinsi DKI Jakarta, anggaran untuk membayarkan TPG disalurkan ke pemerintah provinsi, bukan ke pemerintah kabupaten dan kota ibarat provinsi lain. (Desliana Maulipaksi)
0 Response to "Kemdikbud Akan Tempuh Jalur Aturan Jikalau Pemda Tidak Salurkan Sumbangan Guru"
Posting Komentar